PA Paniai Ikuti Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi SE Mahkamah Agung tentang Panggilan Melalui Surat Tercatat
Paniai, 02 Juli 2026
Paniai – Pengadilan Agama Paniai mengikuti rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bersama PT Pos Indonesia (Persero) pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Kegiatan yang bersifat hybrid tersebut diikuti secara daring dari Media Center PA Paniai dengan perwakilan resmi dari satuan kerja.
PA Paniai mengutus delegasi yang terdiri atas Hakim PA Paniai, Yang Mulia Muhammad Shadily Rumalutur, S.Sy., dan Panitera PA Paniai, Bapak Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I., M.H.. Kedua perwakilan mengikuti jalannya rapat secara penuh, menyimak paparan, serta mencatat arahan teknis yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan PT Pos Indonesia.
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan menghadirkan paparan teknis mengenai mekanisme panggilan tercatat, standar bukti pengiriman, serta prosedur verifikasi di tingkat pengadilan. Peserta daring mengikuti seluruh rangkaian acara melalui aplikasi Zoom Meeting. Perwakilan PA Paniai mencermati paparan dan mencatat pedoman serta langkah-langkah teknis yang disampaikan untuk dijadikan acuan pelaksanaan di wilayah kerja.
Hasil rapat memberikan pedoman praktis yang akan segera diimplementasikan di lingkungan PA Paniai untuk memperkuat kepastian hukum dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan. PA Paniai berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi rapat dengan memperbaiki prosedur internal, meningkatkan koordinasi dengan kantor pos setempat, dan memperkuat pencatatan bukti pengiriman agar pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan efektif dan akuntabel.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan peradilan, PA Paniai menegaskan komitmen untuk menerapkan standar yang disepakati serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dokumentasi rapat dan catatan tindak lanjut akan menjadi dasar perbaikan prosedur administrasi pemanggilan demi menjamin hak-hak para pihak dan kepastian proses peradilan.
Red || Tim IT PA Paniai.
