Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura melaksanakan agenda pengawasan dan pembinaan rutin di Pengadilan Agama (PA) Paniai pada Rabu (04/03/2026). Kegiatan ini dilanjutkan dengan ekspose hasil pengawasan pada Kamis (05/03/2026) yang dihadiri seluruh aparatur PA Paniai. Tim pengawasan dipimpin langsung oleh Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTA Jayapura), didampingi Hj. Surmiani, S.H.I., M.H. (Panitera Muda Banding PTA Jayapura) dan Panuju Hidayat, S.Pd., S.H.I. (Kepala Subbagian Keuangan PTA Jayapura).
Kedatangan tim disambut hangat oleh Ketua PA Paniai, Rashif Imany, S.H., beserta seluruh hakim, panitera, dan staf. Dalam sambutannya, Drs. H. Ali Mahfud menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan amanat untuk menjaga mutu pelayanan publik di wilayah hukum PTA Jayapura.
"Kami hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap proses peradilan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Temuan di lapangan adalah bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan," ujar Drs. H. Ali Mahfud.
Proses Pengawasan
Tim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tiga area utama: administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan, dan kinerja hakim. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan mencermati dokumen, sistem aplikasi, dan pelayanan langsung.
Ekspose Hasil Pengawasan (5 Maret 2026)
Dalam sesi ekspose yang digelar di ruang sidang PA Paniai, Tim PTA Jayapura memaparkan sejumlah catatan dan apresiasi. Berikut ringkasan hasil pengawasan:
1. Bidang Kesekretariatan (Umum dan Keuangan)
· Positif: Secara umum pengelolaan administrasi keuangan berjalan tertib.
· Catatan Perbaikan:
· JDIH: Beberapa Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan belum terunggah di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini perlu segera dilengkapi untuk memenuhi prinsip transparansi publik.
· Kepegawaian: Belum ditemukan buku pendataan cuti pegawai yang memadai. Pendataan cuti masih perlu dirapikan agar monitoring kehadiran lebih akuntabel.
2. Bidang Kepaniteraan (Perkara)
· Positif: Penyelesaian perkara berjalan cukup baik.
· Catatan Perbaikan:
· Ditemukan beberapa berkas putusan yang sudah selesai namun belum ditandatangani oleh Panitera. Hal ini perlu menjadi perhatian agar administrasi minutasi berjalan lengkap sebelum diarsipkan atau diserahkan kepada para pihak.
3. Bidang Hakim (Persidangan)
· Positif: Para hakim menunjukkan komitmen dalam menangani perkara.
· Catatan Perbaikan:
· Jadwal Sidang: Ditemukan beberapa jadwal sidang yang belum terisi secara lengkap dalam buku atau sistem agenda. Kelengkapan jadwal penting untuk menghindari bentrok waktu dan memastikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
· Putusan: Pada beberapa putusan, belum diberikan tanggal penandatanganan yang tertulis di atas materai. Hal ini merupakan aspek formal yang harus dipenuhi agar putusan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
Respons Positif dan Komitmen Tindak Lanjut
Menanggapi paparan tersebut, Ketua PA Paniai, Rashif Imany, S.H., menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari tim.
"Kami berterima kasih atas pengawasan yang objektif ini. Seluruh catatan, baik di bidang kesekretariatan, kepaniteraan, maupun hakim, akan segera kami tindaklanjuti. Hari ini juga kami akan mengagendakan rapat internal untuk membagi tugas perbaikan. Komitmen kami adalah menjadikan PA Paniai semakin profesional dan terpercaya dalam melayani masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Paniai," tegasnya.
Panuju Hidayat, S.Pd., S.H.I., selaku tim pengawasan bidang keuangan, menambahkan bahwa perbaikan administrasi kecil seperti unggah SK di JDIH dan pendataan cuti akan berdampak besar pada penilaian akreditasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kegiatan ekspose ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil pengawasan oleh Ketua Tim dan Ketua PA Paniai, disaksikan seluruh aparatur. Suasana berlangsung hangat dan konstruktif, mencerminkan sinergi yang baik antara PTA Jayapura dan PA Paniai.
Dengan adanya pengawasan dan pembinaan ini, diharapkan PA Paniai dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, terutama dalam aspek administrasi dan manajemen perkara.
---
