(Pasal 6 ayat (1) huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

• Berhak memperoleh bantuan hukum.
• Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
• Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
• Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
• Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
• Berhak memilih penasihat hukumnya sendiri.
• Berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
• Bagi orang asing, berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
• Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
• Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
• Berhak mengirim/menerima surat ke/dari penasihat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.
• Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
• Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
• Berhak segera menerima atau menolak putusan.
• Berhak meminta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
• Berhak untuk mencabut pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
• Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
• Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

(Pasal 50 s.d. 68 dan Pasal 196 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)

Hak-Hak Dasar Pencari Keadilan

• Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
• Menggunakan jasa pengacara/advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
• Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
• Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
• Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI, meliputi:
  1. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  2. Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  4. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
• Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
• Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
• Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
• Mendapatkan salinan putusan/penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

Hak Mendapat Bantuan Hukum

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP:

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70

1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
2. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum.
3. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
4. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71

1. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Eksekusi Putusan

1. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.
2. Asas Eksekusi
   1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta-merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan grose akte (Pasal 191 RBg / Pasal 180 HIR dan Pasal 250 RBg / Pasal 224 HIR).
   2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
   3. Putusan mengandung amar condemnatoir (menghukum).
   4. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera.
3. Jenis Eksekusi

   Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

   1. Eksekusi riil, dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv).
   2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (executie verkoof) dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 208 RBg / Pasal 196 HIR).
4. Prosedur Eksekusi
   1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
   2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
   3. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
   4. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi.

      Dalam sidang aanmaning tersebut:

      1. Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
      2. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
      3. Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
   5. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
5. Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera / Jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).
6. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan (Pasal 206 ayat (6) RBg / Pasal 195 ayat (6) HIR dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
7. Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg / Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
8. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 259 RBg / Pasal 225 HIR) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
9. Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah agar Termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.
10. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
11. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.
12. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg / Pasal 200 HIR).
13. Putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
14. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh Pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
15. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
16. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit / kedudukan berkuasa.
17. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan dapat diajukan proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
18. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
19. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, Termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
20. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar Pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi Grosse Akta

1. Sesuai Pasal 258 RBg / Pasal 224 HIR ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta hipotik dan surat-surat utang.
2. Grosse adalah salinan pertama dari akta autentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.
3. Oleh karena salinan pertama dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala / irah-irah tersebut. Asli dari akta (minit) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala / irah-irah.
4. Grosse atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditor yang kemudian hari bila diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.
5. Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang fixed loan hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah utangnya itu.
6. Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut, dan besarnya utang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank, untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta-merta.
7. Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (Geldschieters Ordonantie, S. 1938-523), melarang notaris membuat akta pengakuan utang dan mengeluarkan grosse aktanya untuk perjanjian utang-piutang dengan seorang pelepas uang.
8. Pasal 258 RBg / Pasal 224 HIR tidak berlaku untuk grosse akta semacam ini.
9. Grosse akta pengakuan utang yang diatur dalam Pasal 258 RBg / Pasal 224 HIR adalah sebuah surat yang dibuat oleh notaris antara orang alamiah / badan hukum yang dengan kata-kata sederhana menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku berutang uang sejumlah tertentu dan berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2% sebulan.
10. Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan utang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.
11. Kreditur yang memegang grosse atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

Eksekusi Hak Tanggungan

1. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan”, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
2. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996).
3. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996).
4. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan demikian akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996).
6. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996).
7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan.
   2. Tidak memuat kuasa substitusi.
   3. Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.
8. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan.
10. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih dan bebas dari semua beban kepada pembeli lelang.
11. Jika terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR.
12. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama.
13. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.
14. Penjualan (lelang) benda tetap harus diumumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan objek yang akan dilelang (Pasal 217 RBg / Pasal 200 ayat (7) HIR).

Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, butir (1), yang dimaksud dengan “fidusia” adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
3. Benda objek jaminan fidusia tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
4. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
   2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
   3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
   4. Nilai jaminan; dan
   5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Jaminan fidusia harus didaftarkan oleh penerima fidusia atau kuasanya kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
6. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.
7. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.
8. Jaminan fidusia dapat dialihkan kepada kreditor baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.
9. Jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
   1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
   2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
   3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999).
10. Prosedur dan tata cara eksekusi selanjutnya dilakukan seperti dalam eksekusi hak tanggungan.

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp500 juta. Sedangkan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini juga merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Perkara yang Dapat Diajukan sebagai Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. Cidera janji; dan/atau
2. Perbuatan melawan hukum;

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta.

Perkara yang Tidak Termasuk Gugatan Sederhana

Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah.

Syarat Gugatan Sederhana

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak, dengan atau tanpa kuasa hukum, wajib hadir langsung ke persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.

Hal ini didasari pertimbangan nilai gugatan yang dikhawatirkan tidak sebanding dengan biaya kuasa hukum itu sendiri.

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan.
   

Pemeriksaan Pendahuluan

Merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.

Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Upaya Hukum terhadap Putusan Gugatan Sederhana

Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Peran Aktif Hakim

Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

SEJARAH PENGADILAN AGAMA PANIAI

Pengadilan Agama Paniai merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Pengadilan Agama Paniai merupakan satuan kerja yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Paniai dengan daerah hukum yang meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Intan Jaya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Gedung Pengadilan Agama Paniai yang telah menggunakan bangunan prototipe terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Paniai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

1. Letak Daerah

Secara geografis, Kabupaten Paniai berada di jalur Pegunungan Tengah Papua dan terletak pada koordinat 136°19' Bujur Timur dan 03°56' Lintang Selatan. Kabupaten Paniai dengan ibu kota Enarotali memiliki luas wilayah sekitar 18.104,63 km² yang terbagi ke dalam 21 distrik.

Kondisi geografis wilayah yang bergunung-gunung, suhu udara yang relatif rendah, serta kelembapan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Paniai memiliki tingkat curah hujan yang tinggi.

Kabupaten Paniai secara administratif berbatasan langsung dengan:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen.
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Intan Jaya.
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Nabire.

Secara keseluruhan, kondisi topografi wilayah Kabupaten Paniai didominasi oleh ciri morfologi rangkaian Pegunungan Trikora dan Puncak Jaya dengan tebing-tebing yang curam. Satuan morfologi wilayah ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu satuan morfologi pegunungan dan satuan morfologi lembah.

Satuan morfologi pegunungan menempati bagian tengah wilayah dan memanjang dari arah timur menuju tenggara serta barat laut. Sementara itu, satuan morfologi lembah terdapat di sekitar Danau Paniai dan Danau Tigi hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Nabire.

2. Pembagian Daerah

Secara umum, wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai meliputi wilayah Kabupaten Paniai yang secara administratif terbagi ke dalam 21 distrik, yaitu:

1. Distrik Tigi (7 Kampung)
2. Distrik Kapiraya (1 Kampung)
3. Distrik Tigi Barat (12 Kampung)
4. Distrik Tigi Timur (7 Kampung)
5. Distrik Paniai Timur (18 Kampung)
6. Distrik Yatamo (4 Kampung)
7. Distrik Kebo (11 Kampung)
8. Distrik Bibida (2 Kampung)
9. Distrik Dumadama (2 Kampung)
10. Distrik Sugapa (9 Kampung)
11. Distrik Hiatdipa (5 Kampung)
12. Distrik Homeyo (10 Kampung)
13. Distrik Aradide (7 Kampung)
14. Distrik Ekadide (5 Kampung)
15. Distrik Paniai Barat (12 Kampung)
16. Distrik Siriwo (3 Kampung)
17. Distrik Bogobaida (6 Kampung)
18. Distrik Biandoga (6 Kampung)
19. Distrik Wandai (1 Kampung)
20. Distrik Gisiga (6 Kampung)
21. Distrik Bowobado (3 Kampung)

3. Sosial Budaya

Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan terus dikembangkan di Kabupaten Paniai. Berbagai sarana pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta, terus mengalami perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, fasilitas kesehatan juga terus dikembangkan. Salah satu fasilitas kesehatan utama di Kabupaten Paniai berada di Distrik Paniai Timur.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Paniai bekerja sebagai petani. Hasil pertanian masyarakat pada umumnya berupa tanaman pangan, terutama umbi-umbian dan berbagai jenis sayur-sayuran.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Paniai menggunakan berbagai bahasa daerah sesuai dengan asal dan latar belakang kelompok masyarakat masing-masing. Adapun Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, serta komunikasi antarwilayah dan antarmasyarakat.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Paniai

Pengadilan Agama Paniai memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya (lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober tahun 2018, tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan).

I. Tugas Pokok :

Tugas Pokok Pengadilan Agama Paniai sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan b) Waris c) Wasiat d) Hibah e) Waqaf f) Zakat g) Infak h) Sedekah i) Ekonomi Syari’ah. Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Paniai juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

II. F U N G S I

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Paniai melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi: Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Paniai merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya): Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Paniai sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum; Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah; Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Paniai berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya;

V I S I

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Paniai.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Paniai, adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Paniai Yang Agung”

Dasar penetapan visi Pengadilan Agama Paniai adalah:

1. Performance Pengadilan Agama Paniai sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Papua;
2. Pengadilan Agama Paniai mempunyai Tugas dan Fungsi (TUSI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
3. Komitmen yang kuat dari SDM yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang lebih memadai;
4. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

M I S I

Adapun misi dari Pengadilan Agama Paniai, adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Paniai;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Paniai;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Paniai.

Penjelasan dari keempat Misi adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
   Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melaui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
   Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Paniai Kelas II dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
   Peningkatan pelayan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Paniai akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Maupun Instansi Lainnya.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
   Wilayah Hukum Pengadilan Agama Paniai Kelas II yang mencangkup 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai dan sebagian kabupaten Intan Jaya. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.