Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

PENGADILAN AGAMA PANIAI

 

NO

JENIS LAPORAN

TAHUN

DOKUMEN

1.	LHE	2025	KLIK DISINI
2.	LHE	2024	KLIK DISINI
3.	LHE	2023	KLIK DISINI
4.	LHE	2022	KLIK DISINI
5.	LHE	2021	KLIK DISINI
6.	LHE	2020	KLIK DISINI

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PA PANIAI

PEDOMAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019  tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN  2026

NO	KEGIATAN	HPS	MEKANISME PENGADAAN/DOKUMEN
1.	LANGGANAN JASA INTERNET	Rp. 3.156.000.000,-	E CATALOG

 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

PENGADILAN AGAMA PANIAI

NO	TAHUN	DIPA
		DIPA 01 (BUA)	DIPA (04) BADILAG
1.	2026
2.	2025
3.	2024
4.	2023
5.	2022
6.	2021

 

MEDIASI (Prosedur dan Tahapannya)

Prosedur Mediasi Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Catatan :

• Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
• Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.
• Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
• Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
• Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan

A. Mediasi tidak mencapai kesepakatan Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya. B. Mediasi mencapai kesepakatan Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

1. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
2. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kespakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara Perceraian,maka jika tercapai kesepakatan Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi).

Lain-lain

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
2. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.
3. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.
4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudidan hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

TAHAPAN MEDIASI

---

MEMULAI PROSES MEDIASI Mediator memperkenalkan diri dan para pihak Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator Menjelaskan prosedur mediasi Menjelaskan pengertian kaukus Menjelaskan parameter kerahasiaan Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya MERUMUSKAN MASALAH DAN MENYUSUN AGENDA Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3. MENGUNGKAPKAN KEPENTINGAN TERSEMBUNYI Dapat dilakukan dengan dua cara: CARA LANGSUNG: mengemukakan pertanyan langsung kepada para pihak CARA TIDAK LANGSUNG: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak MEMBANGKITKAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisonal tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama MENGANALISA PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

• Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
• Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal
•  

PROSES TAWAR-MENAWAR AKHIR

• Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
• Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah
•  

MENCAPAI KESEPAKATAN FORMAL Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

DAFTAR NAMA MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PANIAI TAHUN 2025

SK MEDIATOR TAHUN 2025 SILAHKAN KLIK DISINI

NO	FOTO	NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.
2.		RASHIF IMANY, S.H.I., M.S.I.	S2/IAIN Walisongo Semarang	Penata TK.I (IV/a))	Ketua
3.

Prosedur Gugatan Mandiri

Defenisi Gugatan Mandiri Aplikasi Gugatan Mandiri merupakan sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri. Gugatan mandiri bertujuan untuk kemudahan masyarakat membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat di akses melalui smartphone pengguna dan membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan gugatan, untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat di buka melalui tautan atau url http://gugatanmandiri.badilag.net. Dasar Hukum Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 1376/DJA/HM.00/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal “Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri”. Hal yang dipersiapkan? Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri. Ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh system.

PROSEDUR BERPERKARA PADA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) :

1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah;
2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004);
3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989);
4. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari;
6. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK;
7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
8. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah;
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
   1. Untuk perkara cerai talak :
      • Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
   2. Untuk perkara cerai gugat :
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

2. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK;
2. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK;
3. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi;
4. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK;
5. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinaator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut;
6. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat;
7. Majelis Hakim Agung memutus perkara.

  Administrasi Permohonan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (SK KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019) 1. Permohonan peninjauan kembali disertai alasan-alasan peninjauan kembali (memori peninjauan kembali) diajukan melalui aplikasi e-Court dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya permohonan peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama: a. Menerbitkan akta pernyataan peninjauan kembali secara elektronik; b. Mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Peninjauan Kembali dalam sistem informasi pengadilan; c. Memberitahukan permohonan peninjauan kembali beserta memori peninjauan kembali kepada termohon secara elektronik, paling lambat 2 (dua) hari setelah memori peninjauan kembali diterima pengadilan. 3. Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan atas alasan bukti baru (novum), kepaniteraan pengadilan memanggil pemohon secara elektronik untuk pengambilan sumpah penemuan bukti baru yang dituangkan dalam berita acara sumpah. 4. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori peninjauan kembali, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori peninjauan kembali kepada pemohon melalui aplikasi e-court paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori peninjauan kembali diterima pengadilan. 5. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) termasuk berita acara sumpah penemuan bukti baru termuat dalam aplikasi e-Court. Berkas perkara peninjauan kembali dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat hari ke 30 (tiga puluh) setelah permohonan peninjauan kembali diterima pengadilan.

 

PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT KASASI

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi :

1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/pusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004).
3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan kasasi (Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
   1. Untuk perkara cerai talak :
      • Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.
   2. Untuk perkara cerai gugat
      • Memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1,2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

  Administrasi Permohonan Kasasi Secara Elektronik (SK KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019) 1.Mengajukan permohonan kasasi melalui aplikasi e-Court dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemohon menerima Salinan putusan elektronik pengadilan tingkat banding. 2. Permohonan kasasi untuk perkara tertentu diajukan dalam tenggang waktu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait. 3. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan biaya kasasi, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama : a. Menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik; b. Mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Register Induk Perkara dan Resgister Kasasi dalam system informasi pengadilan; c. Memberikan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik. 4. Pemohon menyampaikan memori kasasi melalui aplikasi e-Court paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi. 5. Dalam hal pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, pengadilan mengeluarkan penetapan secara elektronik, permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. 6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diberitahukan kepada para pihak secara elektronik. 7. Kepaniteraan Pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi melalui aplikasi e-Court paling lambat 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima pengadilan. 8. Dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. 9. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori kasasi, kepaniteraan pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon melalui aplikasi e-court paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan. 10. Kepaniteraan pengadilan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara kasasi (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi e-Court. 11. Berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung paling lambat pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan kasasi diterima pengadilan. 12. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. 13. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera: a. Untuk perkara cerai talak: 1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. 2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. b. Untuk perkara cerai gugat: Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

PROSEDUR BERPERKARA SECARA E COURT DI PENGADILAN AGAMA PANIAI

Link E court silahkan klik disini : 

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal:

1. Pendaftaran perkara secara online,
2. Pembayaran secara online,
3. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
4. Pemanggilan secara online dan
5. Penyampaian salinan putusan secara online

Manfaat e-Court Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara. Tata Cara Penggunaannya sebagai berikut : Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online. Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara Secara Online. Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar. Panduan E-Court Untuk Pengguna Terdaftar Dasar Hukum e-Court :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik,
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

  untuk mendaftar perkara melalui e-court dapat klik link di bawah

Daftar Perkara melalui e-Court 

 

1. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON BANDING :

 

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam tenggang waktu;
2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).
4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947).
5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947).
6. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah provinsi oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah selambat-lambatnya delam waktu 1(satu) bulan sejak diterima perkara banding.
7. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon dalam perkara Cerai Talak dan Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalm waktu 7 (tujuh) hari dalam perkara Cerai Gugat.

2. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

 

1. Berkas perkara banding tercatat dan diberi nomor register.
2. Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
3. Panitera menetapkan Panitera Pengganti yang akan membantu majelis.
4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
5. Panitera pengganti mendisttribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.
6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.
7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

  Syarat banding perdata melalui e-Court : 

• Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik melalui e-Court.
• Semua pihak yang berperkara setuju untuk beracara secara elektronik, proses persidangan secara e-litigasi dan putusan secara elektronik.
• Wajib ada prinsipal.
• Salinan putusan sudah di-TTE (tanda tangan elektronik) oleh panitera pengadilan.

Prosedur Pendaftaran Banding e-Court :

• Permohonan mengajukan banding pada aplikasi e-Court (bisa menggunakan kuasa, surat kuasa sudah terdaftar hingga banding)

1. Pemohonan banding membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk.
2. Kasir menerima bukti pembayaran dan memberikan SKUM.
3. Petugas Banding mencatat pendaftaran permohonan banding.
4. Panitera memeriksa permohonan banding dan tanda tangan pada akta banding e-Court serta menunjuk jurusita.
5. Jurusita menyampaikan pemberitahuan banding melalui e-Court jurusita.
6. Panitera memeriksa dan memverifikasi memori banding melalui akun e-Court panitera.
7. Panitera memeriksa dan memverifikasi kontra memori banding melalui akun e-Court panitera.
8. Panitera melakukan verifikasi inzage para pihak.
9. Jurusita memberitahu para pihak untuk melakukan inzage melalui e-Summon.
10. Proses inzage (pemeriksaan berkas) oleh para pihak dengan batas waktu 3 hari sejak pemberitahuan.
11. Panitera mengirim berkas secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Agama melalui akun e-Court panitera.

Alamat URL Situs Pengadila Agama Paniai : https://pa-paniai.go.id/

STATISTIK PERKARA SIPP PA PANIAI

 

 

SIPP Pengadilan Agama Paniai

Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara atau SIPP adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara yang berjalan di Pengadilan Agama Paniai. Masyarakat Para Pencari Keadilan dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara tanpa harus datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Paniai. Informasi yang ada didalam SIPP telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

SILAHKAN KLIK LINK DI BAWAH INI

SIPP PENGADILAN AGAMA PANIAI