PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA PANIAI KELAS II

 

No	Dokumen	File
1.	Program Kerja Tahun 2017
2.	Program Kerja Tahun 2018
3.	Program Kerja Tahun 2019
4.	Program Kerja Tahun 2020
5.	Program Kerja Tahun 2021
6.	Program Kerja Tahun 2022
7.	Program Kerja Tahun 2023
8.	Program Kerja Tahun 2024
9.	Program Kerja Tahun 2025
10.	Program Kerja Tahun 2026

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGADILAN AGAMA PANIAI

SOP KEPANITERAAN JENIS  SOP File SOP Pelayanan Informasi Download SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum Download SOP Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Download SOP Mekanisme Penerimaan Perkara Download SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara Download SOP Pelayanan Sidang Terpadu Download SOP Penetapan Majelis Hakim Download SOP Penunjukan Panitera Pengganti Download SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Download SOP Penetapan Hari Sidang Download SOP Pemanggilan Para Pihak Download SOP Pemanggilan Para Pihak Yang Ghaib Dalam Perkara Perkawinan Download SOP Pemanggilan Para Pihak Yang Ghaib Selain Perkara Perkawinan Download SOP Pemanggilan Para Pihak Yang Berada di Luar Negeri Download SOP Bantuan Panggilan Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain Download SOP Kegiatan Persiapan Persidangan Download SOP Pelayanan Mediasi Download SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi yg tidak bersedia hadir Download SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain Download SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain Download SOP Pemeriksaan Setempat Download SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain Download SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar Download SOP Pelayanan Sita Jaminan Download SOP Pelayanan Sita Buntut Download SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara Download SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan Download SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar Download SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak Download SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah Download SOP Pelayanan Ikrar Talak Download SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai Download SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah BHT Ke KUA Download SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan Download SOP Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana Download SOP Pelayanan Banding Download SOP Pelayanan Kasasi Download SOP Pelayanan Kasasi Melebihi Batas Waktu Download SOP Pelayanan Kasasi Tidak Mengajukan Memori Kasasi Download SOP Pelayanan Peninjauan Kembali Download SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama Download SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding Download SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi Download SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama Download SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding Download SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Download SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil Download SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Download SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang Download SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain Download SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain Download SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi Download SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal Download SOP Pengarsipan Download SOP Pelayanan Pelaporan Perkara Download SOP Pengaduan Download SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS atau TNI POLRI Download SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter Download SOP Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara Download SOP Pengelolaan  Keuangan Perkara Download SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar Download SOP Pelayanan Gugatan Sederhana Download SOP Peminjaman Arsip Download SOP Hakim Pengawas Bidang Download SOP Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Download SOP One Day Minutation Download SOP One Day Publish Putusan Download

 

SOP KESEKRETARIATAN JENIS  SOP File SOP Pelaksanaan Orientasi Download SOP PENGEMBANGAN PEGAWAI Download SOP IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR Download SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI Download SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI DAN KARTU PENSIUN DAN BPJS, KARSIS-KARSU Download SOP PENGELOLAAN ABSENSI PEGAWAI Download SOP PENGELOLAAN CUTI PEGAWAI Download SOP PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS Download SOP KENAIKAN GAJI BERKALA Download SOP PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI Download SOP PENGELOLAAN PENSIUN PEGAWAI Download SOP PEMBERIAN NILAI KEPADA PEGAWAI DAN PENDELEGASIAN WEWENANG Download SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI Download SOP PELAPORAN LHKPN DAN LHKASN Download SOP ADMINISTRASI PERSURATAN Download SOP PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN IN AKTIF Download SOP PENATAUSAHAAN ASSET Download SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN Download SOP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN Download SOP PELAKSANAAN KEHUMASAN & PROTOKOL Download SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Download SOP PENCAIRAN ANGGARAN Download SOP PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN Download SOP PENATAUSAHAAN PNBP Download SOP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN Download SOP PENYUSUNAN SAKIP Download SOP PENYUSUNAN LAPORAN e monev Bappenas dan Laporan Tahunan Download SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Download SOP PENGELOLAAN IT DAN WEBSITE Download

 

Statistik Pengunjung Website

Pengadilan Agama Paniai

 

 Hasil Penelitian Pengadilan Agama Paniai SILAHKAN KLIK DIBAWAH INI : (1)  Relaas Tracking System, Suatu Upaya Memberikan Layanan Prima (2)  تطبيق المسح على الخفين في العصر الحديث (3)  Mengefektifkan Layanan E-Court di Pengadilan Agama Paniai (4)  Wasiat Wajibah Antara Teori dan Praktek di Pengadilan Agama (5)  Pemeriksaan Perkara Kumulasi Perceraian Dengan Harta Bersama  

SOP PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA PANIAI

 

No	Nama SOP	Dokumen
1.	SOP Pelayanan Informasi	KLIK DISINI
2.	SOP Pelayanan Pengaduan	KLIK DISINI
3.	SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum	KLIK DISINI
4.	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	KLIK DISINI
5.	SOP Pelayanan Banding	KLIK DISINI
6.	SOP Pelayanan Kasasi	KLIK DISINI
7.	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	KLIK DISINI
8.	SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	KLIK DISINI
9.	SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar	KLIK DISINI
10.	SOP Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai	KLIK DISINI
11.	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan (PBT)	KLIK DISINI
12.	SOP Pelayanan  Pelayanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir	KLIK DISINI
13.	SOP Pelayanan Gugatan Mandiri	KLIK DISINI

                                                                                                 

 

FASILITAS PUBLIK

PENGADILAN AGAMA PANIAI

PTSP
RUANG TUNGGU PTSP
RUANG LAKTASI
PARKIR PARA PIHAK
RUANG TAMU TERBUKA

 

JAM LAYANAN DAN JAM OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PANIAI

 

A.     Jam Kerja
Hari	Jam Pelayanan
Senin s.d. Kamis	08.00 WIT s.d. pukul 16.30 WIT
Jum'at	08.00 WIT s.d. 17.00 WIT
B.     Jam Istirahat
Senin s.d. Kamis	12.00 WIT s.d. pukul 13.00 WIT
Jum'at	11.30 WIT s.d. pukul 13.00 WIT

 

DASAR :

•     Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2024
•     Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26 Tahun 2012
•     Jam Istirahat hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at.

 Nb  :

•        Pegawai Pelayanan Pada Pengadilan Agama Paniai tidak melayani para pihak di luar jam kerja dengan alasan apapun.
•     Para Pihak Berhak Mengadukan Keluhan apabila ada Oknum Pegawai yang menjanjikan sesuatu di luar jam kerja, kepada Pimpinan Pengadilan Agama Jayapura Baik Melalui Surat Elektronik, Lisan, Maupun melalui petugas meja Pengaduan Pengadilan Agama Paniai pada saat jam kerja.

 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN 

PENGADILAN AGAMA PANIAI

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1	Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung	Lihat
2	KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Lihat
3	Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Lihat
4	Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Lihat
5	Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah	Lihat
6	SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan	Lihat
7	Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014	Lihat
8	SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	Lihat
9	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Lihat
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
1	Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012	Lihat
2	Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	Lihat
3	Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia	Lihat
4	Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008	Lihat
5	PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	Lihat
6	PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil	Lihat
7	PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lihat
8	PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Lihat
9	PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil	Lihat
10	PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Lihat
11	PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	Lihat
12	PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Lihat
13	PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	Lihat
14	SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Lihat
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	Lihat
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012	Lihat
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	Lihat
4	PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.	Lihat
5	SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS	Lihat
6	SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai	Lihat
7	SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	Lihat
8	SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	Lihat
D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
1	Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung	Lihat
2	Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung	Lihat
3	Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Lihat
4	Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	Lihat
5	Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Lihat
6	Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	Lihat
7	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Lihat
8	UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Lihat

 

1. SK Panjar Biaya Perkara Secara Elekronik & Non Elektronik
2. SK Pengelola Biaya Proses dan Radius Biaya Panggilan
3. SK PNBP

Contoh peritungan Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan sebesar Rp. 30.000,-

– Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-

– Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-

– Materai sebesar Rp. 10.000,-

– Pihak sama-sama Radius 1 sebesar Rp.90.000,-  (radius sesuikan dengan daerah/alamat pihak)

A. Cerai Talak: – (5x Panggilan P + 6x Panggilan T) ( 5x 90.000 ) + ( 6 x 90.000 ) #Rp. 990.000,-

B. Cerai Gugat: – (4x Panggilan P + 5x Panggilan T) ( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 ) #Rp. 810.000,-

C.Voluntair – (2x Panggilan P1 + 2x Panggilan P2) ( 2 x 90.000 ) + ( 2 x 90.000 ) #Rp. 451.000,-

D.Contentius – (4x Panggilan P + 5x Panggilan T) ( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 ) #Rp. 810.000,-              

Pengambilan Salinan Putusan/Pentapan Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya mengisi formulir pengambilan Salinan Putusan / Penetapan dan menandatanganinya, Membayar PNBP Pembuatan Salinan  dan PNBP Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan ke Kasir. Kasir memberikan kwitansi pembayaran PNBP kepada yang bersangkutan. Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya menunjukkan kwitandi / bukti pembayaran PNBP pengambilan Salinan Putusan / Penetapan kepada petugas Meja III, Petugas Meja III menyerahkan Salinan Putusan / Penetapan yang bersangkutan
Syarat  mengambil Akta Cerai:
1.	Menyerahkan Nomor Perkara yang dimaksud.
2.	Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
3.	Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : 1. Akta Cerai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2. Legislasi Salinan Putusan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 3. Legislasi Salinan Penetapan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 4. Biaya salinan @lembar Rp. 500 (Lima ratus rupiah perlembar)
4.	Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka  di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 10.000.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal:

1. Pendaftaran perkara secara online,
2. Pembayaran secara online,
3. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
4. Pemanggilan secara online dan
5. Penyampaian salinan putusan secara online

Manfaat e-Court Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara. Tata Cara Penggunaannya sebagai berikut : Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online. Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara Secara Online. Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar. Panduan E-Court Untuk Pengguna Terdaftar Dasar Hukum e-Court :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan,
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elekktronik,
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

  untuk mendaftar perkara melalui e-court dapat klik link di bawah

Daftar Perkara melalui e-Court 

PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

 

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pendaftaran dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan,minimal 5 (lima) rangkap.Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Terguga Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja Pendaftaran adalah :
   • Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain)
   • Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
   • Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI
3. Petugas Meja Pendaftaran (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 TahunCatatan :
   • Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo ( cuma- cuma ).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
   • Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),didasarkan pasal 237-245 HIR.
   • Dalam tingkat pertama,para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam suratb gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.Dalam posita surat gugatan atau permohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya
4. Petugas Meja Pendaftaran menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada Petugas Meja Kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Petugas Meja Kasir menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara.Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),seperti nomor urut,dan besarnya biaya penyetoran.Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut
8. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Petugas Meja Kasir.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Pendaftaran surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFTARAN SELESAI

  Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untukmenghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) badan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

PROSES PERSIDANGAN

 

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
2. Tahap Persidangan
   • Upaya perdamaian
   • Pembacaan surat gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon
   • Jawaban Tergugat/Termohon
   • Replik Pemohon/Penggugat
   • Duplik Termohon/Tergugat
   • Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
   • Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
   • Pembacaan Putusan / Penetapan
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat- lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
   • Menetapkan hari sidang ikrar talak;
   • Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
   • Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai
7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut