NO

TAHUN

DOKUMEN

2026

KLIK DISINI

2025

KLIK DISINI

3.

2024

KLIK DISINI

4.

2023

KLIK DISINI

5.

2022

KLIK DISINI

6.

2021

KLIK DISINI

7.

2020

KLIK DISINI

Lembaga Posbakum Tahun 2026 : LKBHI STAIS AS Syafii'ah Nabire

Penerima, Jenis, Syarat Mekanisme dan Dasar Hukum Posbakum

Layanan Pos Bantuan Hukum yaitu :

• Memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
• Memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat
• Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban

Tata cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Paniai:

1. Petugas pemberi jasa hukum menyediakan blanko permohonan pelayanan Posbakum dan blanko surat pernyataan tidak mampu selama kurang lebih 2 menit
2. Pemohon bantuan hukum mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu PKH, dan kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama
3. Petugas pemberi jasa hukum menerima permohonan bantuan hukum selama kurang lebih 5 menit
4. Petugas pemberi jasa hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan
5. Petugas pemberi jasa hukum membuat surat gugatan/permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selama kurang lebih 45 menit (khusus bagi penggugat/pemohon yang berperkara secara prodeo)
6. Petugas pemberi jasa hukum menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada pemohon untuk pendaftaran perkara di Meja I selama kurang lebih 5 menit
7. Petugas Meja I menerima surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum selama kurang lebih 5 menit (biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada pemohon/penggugat)
8. Petugas pemberi jasa hukum membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura tiap akhir bulan.

Penerima Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

1. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
3. Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
2. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

1. Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
2. Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
3. Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
4. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum.
5. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
6. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
7. Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Dasar Hukum

1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014

KLIK DISINI

KLIK DISINI

 KLIK DISINI

KLIK DISINI

KLIK DISINI

KLIK DISINI