Details: Published: 13 October 2026

Untuk selengkapnya, silahkan KLIK :

Details: Published: 12 October 2026

I. Pendahuluan

Monitoring/pengawasan dalam perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis, monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, dan mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan sesuai dengan aturan (rechtmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Dalam perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Paniai, pelaksanaan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib dan teratur, serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

II. Definisi

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.
Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit) dan/atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit), yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).
Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.
Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan.
Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan.
Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara, yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.
Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan di bidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain.
Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.
Tindak Lanjut adalah tindakan atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan.

III. Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan

A. Maksud Pengawasan

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
Menilai kinerja.

B. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Paniai untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Paniai.

C. Fungsi Pengawasan

Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan, yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

IV. Bentuk dan Metode Pengawasan

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Paniai dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan), baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan, dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

Memeriksa program kerja;
Menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Paniai.

V. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

Manajemen Peradilan
- Program kerja;
- Pelaksanaan/pencapaian target;
- Pengawasan dan pembinaan;
- Kendala dan hambatan;
- Faktor-faktor yang mendukung;
- Evaluasi kegiatan.
Administrasi Perkara
- Prosedur penerimaan perkara;
- Prosedur penerimaan permohonan banding;
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
- Keuangan perkara;
- Pemberkasan perkara dan kearsipan;
- Pelaporan.
Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- Minutasi perkara;
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).
Administrasi Umum
- Kepegawaian;
- Keuangan;
- Inventaris;
- Perpustakaan, tertib persuratan, dan perkantoran.
Kinerja Pelayanan Publik
- Pengelolaan manajemen;
- Mekanisme pengawasan;
- Kepemimpinan;
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pemeliharaan/perawatan inventaris;
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapian;
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

VI. Pelaporan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

Seluruh hasil dan temuan dari pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang, baik terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan, serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, para Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat, serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

VII. Dasar Hukum

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Details: Published: 12 October 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Peradilan, bahwa:

Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada lembaga peradilan.
Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada lembaga pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, atau pelanggaran perilaku.

Hak Pelapor

Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak mana pun;
Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak Terlapor

Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan.

Details: Published: 12 October 2026

Materi Pengaduan

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
Pelanggaran sumpah jabatan;
Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer;
Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif;
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

A. Disampaikan Secara Tertulis

Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor.
Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tetap akan diterima dan ditindaklanjuti.
Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang Jelas

Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
1. Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
2. Perbuatan yang dilaporkan;
3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
4. Bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian, selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pengiriman

Pengaduan ditujukan kepada:
1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
2. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “PENGADUAN pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

Details: Published: 12 October 2026

Silahkan download

Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011.

Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada Pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Biaya Perolehan Informasi
Pengadilan Agama Paniai
Tahun 2019

No	Nama Kegiatan / Barang	Satuan	Harga Satuan
1	Biaya Fotokopi Folio (Hitam Putih)	Lembar	Rp350
2	Biaya Fotokopi Folio (Warna)	Lembar	Rp10.000
3	Biaya Fotokopi A3 (Hitam Putih)	Lembar	Rp500
4	Biaya Fotokopi A3 (Warna)	Lembar	Rp20.000
5	Biaya Jilid	Buku	Rp20.000
6	Biaya Transportasi	PP	Rp10.000

Details: Published: 11 October 2026

A. Syarat dan Prosedur Keberatan

Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B. Registrasi

Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada Pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan.
Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam Register Keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C. Tanggapan atas Keberatan

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam Register Keberatan.
Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
3. Tanggapan/jawaban tertulis Atasan PPID atas keberatan yang diajukan, yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  - Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
  - Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
  - Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada Pemohon informasi.
Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Details: Published: 11 October 2026

Hak-Hak Pemohon Informasi

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali:
1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
  - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - Mengungkap rahasia pribadi;
  - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
2. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
Pastikan Anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke Petugas Informasi / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.
Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik.

Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan, atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Details: Published: 11 October 2026

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prosedur Pelayanan Informasi

Pengadilan Agama Paniai

A Umum

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:
- Prosedur Biasa; dan
- Prosedur Khusus.
Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan, informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik, atau informasi rahasia yang memerlukan izin dan keputusan PPID.
Prosedur Khusus digunakan apabila permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:
- Termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan;
- Termasuk informasi yang dapat diakses publik, telah tercatat dalam Daftar Informasi Publik, dan sudah tersedia, misalnya telah diketik atau diterima dari pihak atau pengadilan lain;
- Tidak bervolume besar atau jumlahnya tidak banyak; dan/atau
- Perkiraan biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan dapat dihitung dengan mudah.
Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
Petugas Informasi wajib membantu Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi.
Khusus informasi berupa fotokopi putusan Mahkamah Agung, permintaan baru dapat diajukan setelah putusan diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah satu bulan sejak putusan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

B Prosedur Biasa

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan melalui tahapan berikut:

Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan menerima salinannya.
Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada Penanggung Jawab Informasi pada unit atau satuan kerja terkait apabila informasi yang diminta tidak memerlukan izin PPID.
Apabila informasi yang diminta memerlukan izin PPID, Petugas Informasi meneruskan formulir permohonan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi.
PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi apabila permohonan ditolak.
Jika permohonan diterima, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggung Jawab Informasi pada unit atau satuan kerja terkait untuk mencari informasi serta memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan. Hasilnya dituangkan dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B paling lama 3 (tiga) hari kerja, kemudian diserahkan kembali kepada PPID untuk ditandatangani.
Petugas Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada tahapan penolakan atau penerimaan kepada Pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
Petugas Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan apakah informasi akan digandakan.
Jika Pemohon memilih memperoleh fotokopi informasi, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan menerima tanda terima.
Jika informasi tersedia dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkannya ke alamat email Pemohon atau menyimpannya ke media penyimpanan yang disediakan Pemohon tanpa memungut biaya.
Petugas Informasi menggandakan informasi yang diminta dan menyerahkannya sesuai waktu dalam pemberitahuan tertulis atau paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak biaya perolehan informasi dibayar.
Pengadilan dapat memperpanjang waktu selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan pengaburan informasi, atau selama 3 (tiga) hari kerja apabila informasi yang diminta bervolume besar.
Bagi pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses terhadap sarana fotokopi, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

C Prosedur Khusus

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur khusus dilakukan melalui tahapan berikut:

Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
Petugas Informasi, dibantu Penanggung Jawab Informasi pada unit atau satuan kerja terkait, mencari informasi yang diminta serta memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
Apabila informasi telah tersedia dan tidak memerlukan izin PPID, Petugas Informasi mencantumkan perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu penggandaan pada formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
Proses pembayaran, penyalinan, dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon mengikuti ketentuan Prosedur Biasa sebagaimana diatur pada tahapan 10 sampai dengan 15 di atas.
Petugas Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melihat terlebih dahulu informasi yang diminta sebelum memutuskan apakah informasi akan digandakan.

⚖

Dasar Hukum

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Details: Published: 23 September 2026

Delegasi Tabayun

Pantau permohonan delegasi pemeriksaan perkara yang diterima dari pengadilan lain maupun yang diajukan ke pengadilan lain.

Delegasi Masuk	Delegasi Keluar
Lihat Data	Lihat Data

Details: Published: 22 September 2026

A. Tata Tertib Umum

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan.

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
Mengenakan pakaian yang sopan.
Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang penasihat hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”.
Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:
- Senjata api.
- Benda tajam.
- Bahan peledak.
- Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.
Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda tersebut akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang.

Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut ke dalam ruang sidang dapat dikenai tuntutan pidana.
Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
Dilarang merokok, baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang.
Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
Membuang sampah pada tempatnya.
Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apa pun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan.
Untuk melakukan rekaman, baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim.

Tata Tertib bagi Pengunjung Ruang Sidang

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukan merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas.
Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas.
Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
Dilarang memberikan komentar, saran, atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin Majelis Hakim.
Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada Majelis Hakim.

Tambahan Tata Tertib Persidangan Perdata/Niaga/PHI

Untuk perkara Perdata, sidang dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelumnya.
Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti.
Wajib mempersiapkan segala hal yang akan menjadi agenda persidangan:
1. Surat Kuasa.
2. Jawaban.
3. Saksi.
4. Bukti.
5. Replik.
6. Duplik.
Mencari informasi mengenai ruang sidang, yaitu nama ruang dan lantainya, melalui layar monitor yang tersedia di depan ruang sidang.
Semua peserta sidang diwajibkan menunggu di ruang tunggu sampai Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Selama menunggu, para pihak dan pengunjung persidangan diharapkan tetap tenang.

Tambahan Tata Tertib Persidangan Pidana

Bila Anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan kepada Jaksa yang menangani perkara tersebut.
Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang hadir harus sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim setelah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum dari terdakwa.
Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan izin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

B. Tata Tertib Persidangan

Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Telepon genggam agar dimatikan dan tidak digunakan untuk menelepon atau menerima telepon selama persidangan.
Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana.
Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak menaati Tata Tertib Persidangan, setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan dan masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
Apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Details: Published: 22 September 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Hak untuk Dipanggil Sidang dan Menerima Salinan Gugatan/Permohonan
Hak untuk Melakukan Jawab-Menjawab
Termasuk mengajukan bantahan berupa Replik, Duplik, Rereplik, dan Reduplik.
Hak untuk Mengajukan Pembuktian
Meliputi bukti-bukti tertulis dan saksi.
Hak untuk Mengajukan Kesimpulan
Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan Isi Putusan
Hak untuk Meminta Salinan Putusan/Penetapan/Akta Cerai
Hak untuk Mengajukan Upaya Hukum
Meliputi Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
Hak untuk Mengetahui Penggunaan Biaya Perkara

AKSES CEPAT

Pengumuman

Berita Terkini

Berita Badilag